Usut Kasus Korupsi di Malut, KPK Panggil Petinggi PT Mineral Jaya Molagina dan Wasile
![Usut Kasus Korupsi di Malut, KPK Panggil Petinggi PT Mineral Jaya Molagina dan Wasile](https://cloud.jpnn.com/photo/galeri/watermark/2020/01/10/IMG_20200109_205519.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap petinggi PT Mineral Jaya Molagina dan PT Wasile Jaya Lestari.
Mereka yang dipanggil ialah dua direktur PT Mineral Jaya Molagina Sudi Suryana dan Glorio Dasemba Malioy. Kemudian Direktur PT Wasile Jaya Lestari Jondrich Louhenapessy.
Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, inisial SS, JL, dan GDM," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.
Belum diketahui materi pemeriksaan yang ingin didalami penyidik kepada para saksi.
Dalam pengembangan perkara, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut Imran Jakub dan Muhaimin Syarif. Keduanya telah dijebloskan ke jeruji besi.
KPK mengendus Muhaimin Syarif sebagai ‘makelar’ pengondisian proses perizinan perusahaan tambang di Provinsi penghasil nikel terbesar di bagian timur Indonesia tersebut.
Diduga uang pelicin pengurusan tambang itu mengalir kepada Abdul Gani Kasuba.KPK sedari awal telah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret AGK. (tan/jpnn)
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi dan pencucian uang tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Ghufron Diduga intervensi PK Maming, Eks Komisioner KPK: Koruptor Harus Dihukum Berat
- Usut Korupsi di KKP, KPK Periksa Dirut PT Daya Radar Utama Amir Gunawan
- KPK Panggil eks Petinggi Taspen Jusmaidi Indra terkait Kasus Investasi Fiktif
- KPK Panggil Akuntan dan Pejabat Kemenkes terkait Kasus Pengadaan APD
- Usut Korupsi Pengadaan Lahan di Pemprov DKI, KPK Periksa Petinggi PT Nusa Kirana Real Estate
- KPK Sebut Ratusan Calon Kepala Daerah Belum Lengkapi Data LHKPN