Usut Kasus Pencucian Uang, KPK Panggil eks Presiden Lippo Group Eddy Sindoro
![Usut Kasus Pencucian Uang, KPK Panggil eks Presiden Lippo Group Eddy Sindoro](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2018/10/12/eks-petinggi-lippo-group-eddy-sindoro-di-kpk-jumat-1210-foto-intan-piliangjawaposcom.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro, Selasa (13/8).
Eddy diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPPU atas Tersangka NHD (Mahkamah Agung). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama ES, swasta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.
Sebelumnya, Eddy juga diperiksa penyidik pada hari, Senin (15/1). Nurhadi diduga menerima sejumlah uang dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro dan kawan-kawan.
Kasus TPPU Nurhadi masih dalam penyidikan KPK. Nurhadi sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan TPPU ini.
Namun KPK belum merinci jelas terkait dugaan TPPU ini. Nurhadi sebelumnya di kasus perkara suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp 49 miliar dalam pengaturan sejumlah perkara.
Dia terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Dirut PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto. Nurhadi divonis 6 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. (tan/jpnn)
Eddy diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pencucian uang Nurhadi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Setelah Lakukan Pemeriksaan, KPK Menggeledah Rumah Menteri Abdul Halim
- Usut Kasus Korupsi Jalan Tol di Kaltim, KPK Periksa Dirut PT Aset Prima Tama Agus Yulianto Putro
- Kemenpora dan KPK Beri Bimtek Antikorupsi kepada 108 Peserta Talenta Muda 2024
- Ghufron Diduga intervensi PK Maming, Eks Komisioner KPK: Koruptor Harus Dihukum Berat
- Usut Korupsi di KKP, KPK Periksa Dirut PT Daya Radar Utama Amir Gunawan
- KPK Panggil eks Petinggi Taspen Jusmaidi Indra terkait Kasus Investasi Fiktif