Usut Kasus TPPU, KPK Periksa Keluarga eks Pejabat Bea Cukai Ini
![Usut Kasus TPPU, KPK Periksa Keluarga eks Pejabat Bea Cukai Ini](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2023/07/07/mantan-kepala-kantor-bea-dan-cukai-makassar-andhi-pramono-di-p4oi.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa keluarga mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono (AP), terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Penyidik menggali keterangan terkait proses jual beli tanah kepada AP dan keluarganya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/7).
Tessa menerangkan ada tujuh saksi yang diperiksa yakni mertua Andhi Pramono, Kamariah, dan enam pihak swasta bernama David, Harijati, Boi Hwee, Lie Soi Tie, Tamrin dan Tan Tjong Hue.
Juru Bicara KPK berlatar belakang penyidik Polri tersebut menerangkan seluruh saksi hadir dalam pemeriksaan yang dilaksanakan di Polresta Barelang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (10/7).
Meski demikian, Tessa belum menerangkan soal nominal transaksi maupun lokasi tanah tersebut.
Sebelumnya, mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono divonis pidana 10 tahun penjara dalam kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
Andhi Pramono juga dijatuhi pidana denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama enam bulan.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Hakim Ketua Djuyamto dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin.
Juru Bicara KPK berlatar belakang penyidik Polri tersebut menerangkan seluruh saksi hadir dalam pemeriksaan.
- Bea Cukai Soekarno-Hatta Ungkap Penyelundupan Narkotika dari 3 Negara, Sebegini Barbuknya
- Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 795.500 Ekor Benih Lobster, Begini Kronologinya
- KPK Sebut Bos PT Jembatan Nusantara Mangkir dari Pemeriksaan
- Skema Impor Menyuburkan Praktik Ilegal, KPK Wajib Usut Skandal Demurrage Rp 294 M
- KPK akan Dalami Peran Erick Thohir dalam Proses ASDP Mengakuisisi PT Jembatan Nusantara
- Sandra Dewi Bakal Dihadirkan dalam Sidang Harvey Moeis, JPU Beber Fakta Ini