Usut Keterlibatan Pemda, DPD Turunkan Tim ke Bima

Irman pun meminta rakyat  harus memahami tugas-tugas aparat kepolisian. Kalau memang mau melakukan demonstrasi, kata dia,  maka rakyat harus paham dan mengikuti aturan. "Polisi tidak boleh keras dan rakyat juga tidak boleh anarkis. Polisi harus berpihak kepada rakyat karena polisi adalah alat negara yang dibiayai oleh rakyat,” tegasnya.

Irman mengatakan soal usulan status status Polri diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung,  tidak menjadi isu penting. Namun, kata Irman, yang lebih penting justru bagaimana konsolidasi dalam meningkatkan citranya di masyarakat.

Kata dia, selama ini reformasi di tubuh Polri tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. "Tapi kita juga harus akui ada perubahan-perubahan dan peningkatan kinerja Polri,” pungkasnya.

Seperti diketahui, tiga pengunjuk rasa dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang tewas di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12). Mereka adalah Arief Rahman (19), Syaiful (17), dan Ansyari (20) yang tewas akibat tembakan peluru yang diduga  dari aparat keamanan.

Informasi yang dihimpun, Ketiga korban bersama para pengunjuk rasa lainnya, menutup jalur lalu lintas ke Pelabuhan Sape sejak 20 Desember 2011. Mereka  menuntut pencabutan SK Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2010 tentang izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan pembebasan seseorang berinisial AS, tersangka pembakaran kantor Camat Lumbu yang terjadi pada 10 Maret 2011 dan telah diserahkan ke kejaksaan. (boy/jpnn)