Usut Obor Rakyat, Polisi Butuh Keterangan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA – Mabes Polri berencana meminta keterangan ke Joko Widodo terkait kasus Tabloid Obor Rakyat. Permintaan keterangan terhadap calon presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu penting untuk proses pidana penerbitan Obor Rakyat yang telah menyeret dua orang sebagai tersangka.
Sejauh ini dua tersangka kasus Obor Rakyat, yakni Darmawan Sepriyossa dan Setiyardi Budiono baru dijerat dengan UU Pers. Menurut Direktur Pidana Umum Bareskrim Polsi, Brigjen (pol) Hery Prastowo menyatakan, jika kedua tersangka itu akan dijerat dengan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik maka Jokowi sebagai pihak yang dirugikan perlu diminta keterangannya
“Mutlak, kan itu (penghinaan dan pencemaran nama baik, red) delik aduan. Dalam rangka itu, keterangan yang bersangkutan diperlukan,” kata Hery kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (4/7).
Hery mengaku sudah meminta pada Tim Advokasi Jokowi untuk mengalokasikan waktu supaya Gubernur DKI nonaktif itu bisa memberikan keterangan. Namun, saat ini Jokowi masih terkonsentrasi pada pilpres. “Kita sudah minta mengalokasikan waktu,” katanya.
Sejauh ini, Setiyardi Budiono selaku Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat dan seorang penulisnya, Darmawan Sepriyossa baru dijerat pasal 18 ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Herry menambahkan, jika keduanya sudah bisa dijerat dengan pasal 301 dan 311 KUHP, maka bisa diusut hingga ke atasnya atau penyandang dananya. (boy/jpnn)
JAKARTA – Mabes Polri berencana meminta keterangan ke Joko Widodo terkait kasus Tabloid Obor Rakyat. Permintaan keterangan terhadap calon presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Keterangan Tertulis dari Ridwan Kamil Setelah Digeledah KPK
- Perilaku Seksual Tak Lazim Kapolres Ngada AKBP Fajar Dikecam
- Oknum Brimob Diduga Tembak Mati Warga di Lokasi Tambang Emas Ratatotok
- Waspada, BMKG Ungkap Wilayah Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini
- Tunjangan Model Karyawan Swasta Diterapkan untuk PPPK, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Gawat, Terungkap Alasan Penundaan Pengangkatan PPPK 2024, Ada Kasus Besar Apa?