Usut Pelanggaran HAM, MPR Dorong Dibentuk Satgas

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggerakkan institusi untuk mengusut pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di masa lalu.

"Semua kita harus mendorong dan mendukung penuh Presiden SBY untuk gerakkan semua institusi penegak hukum bersinergi lakukan pengusutan secara tuntas terhadap semua pelanggaran HAM berat masa lalu," katanya, Jumat (27/7).

Menurut Lukman, agar proses penanganan kasus pelanggaran HAM tersebut bisa dilaksanakan lebih cepat, maka SBY perlu segera membentuk semacam satuan tugas (satgas) yang langsung di bawah koordinasainya. Lalu, imbuh dia, satgas inilah yang melakukan inventarisasi semua hasil penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat selama ini oleh Komnas HAM dan sejumlah Tim Pencari Fakta yang pernah dibentuk.

Terhadap berbagai temuan itu, kata Lukman, Satgas tersebut melakukan seleksi mana kasus-kasus yang memungkinkan dibawa ke jalur hukum. "Untuk itu Presiden harus segera membentuk pengadilan HAM adhoc," tegasnya.