Usut Pelecehan Seks saat Seleksi PNS Perempuan
Senin, 02 April 2012 – 11:46 WIB

Usut Pelecehan Seks saat Seleksi PNS Perempuan
JAKARTA – Tes kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari, Sulawesi Tenggara, dikecam banyak kalangan. Karena tes kesehatan tersebut diduga sarat dengan pelecehan seksual.
Dari informasi yang dihimpun tes kesehatan PNS di STAIN Kendari itu dilakukan oleh lawan jenis. Peserta tes tidak menggunakan busana sedikit sama sekali. Padahal calon PNS yang mengikuti ujian tersebut kebanyakan dari kaum perempuan. ”Saudara saya ikut tes itu. Memang tidak ada yang berani protes, karena takut tidak lolos. Jadi saudara saya pasrah saja. Tanpa busana sedikit pun, yang memeriksa itu dokter laki-laki dan seorang pembantu medis,” ujar Taufik, pegawai Kementerian Agama, di Jakarta.
Baca Juga:
Dia menegaskan pemeriksaan tes itu telah diprotes banyak orang. Tetapi tidak digubris. Dengan berbagai alasan. Padahal tes kesehatan yang dibutuhkan pada seleksi tak seperti itu. Taufik menilai tes kesehatan tersebut kurang layak. Perlu ada pihak yang menjelaskan munculnya tes kesehatan seperti itu. ”Saya juga PNS, tidak begitu waktu tesnya,” papar dia.
Menanggapi protes tersebut, Ketua Satgas Antipornografi Suryadharma Ali mengaku belum mendengar laporan dugaan pelecehan seksual dalam tes kesehatan seleksi PNS di STAIN Kendari. Tetapi adanya laporan itu tetap perlu ditelusuri kebenarannya. ”Bagaimanapun itu menyangkut keluhan masyarakat. Tak pantas dibiarkan, kami bakal menindak lanjuti,” ujar Suryadharma Ali.
JAKARTA – Tes kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari, Sulawesi Tenggara,
BERITA TERKAIT
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025