Usut Suap Petinggi BUMN, KPK Geledah Dua Lokasi

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan petinggi PT Berdikari (persero) Siti Marwa sebagai tersangka penerima suap terkait pembelian pupuk urea 2010-2012. Anak buah Agus Raharjo Cs sudah melakukan penggeledahan untuk melengkapi dan mencari barang bukti pendukung penyidikan.
"Berdasarkan ini, penyidik melakukan penggeledahan," tegas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (8/3).
Priharsa menjelaskan, lokasi pertama di kantor PT Berdikari di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian sebuah kantor di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Kemudian pada hari ini rumah tersangka SM di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan," katanya. "Penyidik telah menyita sejumlah dokumen,” lanjut Priharsa.
Ia menambahkan, ini merupakan kasus kedua yang ditangani KPK berkaitan dengan pupuk. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus pengadaan pupuk hayati di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013.
"Ini adalah kasus kedua yang ditangani KPK berkaitan dengan pupuk sekaligus jadi pintu masuk KPK untuk mencoba memperbaiki sektor pangan atau pertanian di negara ini," katanya.
Hal itu, lanjut dia, dengan berbekal memorandum of understanding antara pimpinan KPK dan Menteri Pertanian Amran Sulaimain beberapa waktu lalu.
"Perbedaan dengan kasus sebelumnya adalah PT Berdikari ini BUMN, kasus yang sebelumnya itu ada di Kementan," kata dia.
Seperti diketahui, Siti Marwa pada kurun waktu 2010-2012 menjabat Direktur Keuangan dan Wakil Presiden Komisaris PT Berdikari itu diduga menerima hadiah terkait pengadaan atau pembelian pupuk urea oleh PT Berdikari (persero).
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045