Usut Tuntas Dugaan Bantuan Asing buat KPU dan Bawaslu DKI

jpnn.com - JAKARTA - Kasus pengadaan alat kantor KPU dan Bawaslu DKI Jakarta yang disebut-sebut bersumber dari PT HM Sampoerna, dinilai harus diusut tuntas. 

Menurut Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, kasus ini penting untuk memastikan kejujuran penyelenggara pemilu. 

"Saya kira hal ini penting, apalagi mereka (KPU DKI) telah mengatakan tidak tahu-menahu soal asal muasal laptop dan komputer yang diterimanya dari Pemda DKI Jakarta. Penyelenggara pemilu tentu harus benar-benar jujur dalam soal ini. Sebab terkait dengan persoalan integritas dan kredibilitas yang menjadi syarat mutlak setiap anggota penyelenggara Pemilu," ujar Said. 

Andai KPU dan Bawaslu tidak jujur, kata Said, dia khawatir akan muncul 'distrust' dari masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pilkada. Apalagi dalam kasus ini, ada keterlibatan Pemda DKI Jakarta yang pimpinannya merupakan calon peserta pilkada.
 
"Jadi kasus ini perlu diusut tuntas untuk memastikan dalam proses penyelenggaraan Pilkada KPU dan Bawaslu DKI benar-benar melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945," ujar Said.

Menurut Said, untuk menjaga kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, maka bantuan yang datang dari pihak swasta sudah semestinya ditolak oleh KPU dan Bawaslu. Kalau Pemda mau membantu KPU dan Bawaslu daerah, maka sumbernya harus dari APBD, tidak boleh dari sumber lain. 
 
"Sampoerna itu kan bagian dari Philip Morris. Mereka itu perusahaan asing. Direksi dan komisarisnya pun banyak orang asing. Pihak asing tegas dilarang memberikan bantuan apalagi terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah melarang bantuan pihak asing kepada penyelenggara pemilu," ujar Said. (gir/jpnn)