UT Meluluskan 85 PMI di Malaysia, 3 Wisudawan Raih IPK Tertinggi
BP2MI mencatat sampai Agustus 2021 terdapat 150 pengaduan yang masuk terkait pekerja migran.
Jumlah ini meningkat 117,4 persen dari bulan sebelumnya sebanyak 69 pengaduan.
Berdasarkan jenis masalah yang menimpa PMI umumnya terkait dengan gaji yang tidak dibayar, masalah penipuan peluang kerja, dan perdagangan orang.
Bila melihat berbagai kasus tersebut semuanya bermuara pada rendahnya pendidikan para PMI.
Pemerintah, kata Rahmat, telah berupaya dalam merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
Salah satu hak pekerja migran adalah berekspresi (mengembangkan diri) dan akses terhadap pendidikan.
Kenaikan taraf pendidikan, termasuk pendidikan tinggi menjadi salah satu pemberdayaan bagi PMI karena mereka bisa lebih memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang berkembang dinamis sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
"Pada titik itulah pendidikan bagi calon PMI dan para PMI yang kini tengah berada di berbagai negara penempatan menjadi perhatian penting agar mereka memiliki daya saing dalam kompetisi global," terangnya
UT meluluskan 85 PMI di Malaysia dan 3 wisudawan raih IPK tertinggi dan menjadi lulusan terbaik
- Jaga Warisan Budaya, Himmas UT Taiwan Sukses Gelar Indonesia Tempo Doeloe IV
- Tim Reaksi Cepat KP2MI Menggagalkan Keberangkatan 8 Calon PMI Ilegal ke UEA
- PMI Penyumbang Devisa Terbesar Kedua, UT Dorong Tingkatkan Kompetensi
- Agung Laksono Desak Mediasi untuk Akhiri Konflik di PMI
- Anggota DPD RI Ning Lia Berharap Kemnaker Beri Atensi Khusus Kepada Pekerja Migran Indonesia di Jatim
- Migrants Day 2024, Menakar Urgensi Pendidikan Tinggi bagi Pekerja Migran Indonesia