UTA '45 Jakarta dan Mahasiswa Apoteker Gugat SK PN UKAI

Hal ini, lanjut Anton, sesuai Permenkes 889 No.322 tahun 2011 pasal 10 (1), yang berbunyi "Dinyatakan telah lulus uji kompetensi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan dapat diberikan sertifikasi apotekernya secara langsung."

"Oleh karena itu, tidak perlu melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh PN UKAI," kata Anton.

Menurut Anton, rusaknya sistem hukum dan bobroknya moral para penegak hukum menjadi akar masalah buruknya pengawasan di semua bidang. Termasuk tragedi kemanusiaan pada generasi muda calon apoteker dan dugaan dari korupsi proyek PN UKAI yang sangat memalukan dunia pendidikan kefarmasian ini.

"Ini juga merupakan pembangkangan dilakukan PN UKAI kepada peraturan-peraturan negara yang sah," kata dia.

PN UKAI sendiri, lanjutnya, dibentuk oleh KFN yang berdasarkan undang-undang sudah bubar dan tidak ada lagi. Terlebih di dalam undang-undang sendiri, kata Anton tidak ada tugas KFN membentuk lembaga untuk melakukan uji kompetensi bagi calon apoteker.

"Keberadaan PN UKAI jelas adalah lembaga ilegal," ucapnya.

Dengan aksi yang dilakukan hari ini, dia berharap pemerintah melalui pihak-pihak terkait berani membongkar dan menindak oknum kekuasaan yang telah melanggar hukum dan menggunakan PN UKAI sebagai lembaga untuk kepentingan pribadi.(fri/jpnn)