Utamakan Dua Proyek Monumental, Rakyat NTT Diabaikan

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Hanura, Jimmi Sianto mengatakan fraksinya juga menolak pembangunan monumen Pancasila di Kupang Barat. Pasalnya, anggarannya sangat besar, yakni Rp 31 miliar lebih. Alasan Hanura, yakni setengah triliun rupiah anggaran terpakai untuk membiayai pemilihan gubernur. Belum lagi biaya untuk ribuan guru yang dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Oleh karena itu, ia menilai pembangunan monumen Pancasila belum menjadi prioritas pada tahun anggaran 2018. “Kami setuju bangun tapi ditunda ke tahun 2019,” kata Jimmi.

Alasannya lainnya, yakni NTT masih bergelut dengan kemiskinan, dan juga pendidikan yang butuh perhatian. Oleh karena itu, alangkah bijaknya anggaran Rp 31 miliar itu dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat, membangun infrastruktur, termasuk membangun sekolah-sekolah yang masih darurat. “Masih banyak sekolah yang berdinding bebak, kenapa itu tidak dibangun,” katanya.

Jimmi menambahkan, monumen Pancasila memang perlu, karena NTT adalah daerah lahirnya Pancasila. Selain itu, monumen ini juga kabarnya akan menjadi objek wisata di wilayah Kupang. Namun, ia kembali menegaskan, sebaiknya dianggarkan untuk tahun 2019, karena tahun ini APBD NTT cukup tersita untuk membiayai pilgub yang mendapai Rp 500 miliar.(JPG/sam)