Utang BUMN Membengkak Dampak Penugasan Penguasa
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Said Didu menilai, membengkaknya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena salah urus. Ia menduga banyak perusahaan pelat merah kini menjadi alat politik.
“BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan milik penguasa. Seperti Tentara Nasional Indonesia, bukan tentara penguasa Indonesia. Ini harus klir,” ujar Said pada diskusi Rabu Biru bertajuk 'Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Nasional' di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12) petang.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini juga mengkritik penugasan pemerintah terhadap BUMN. Ia menilai, penugasan kerap membuat BUMN merugi.
Contohnya Pertamina, harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga keekonomian.
Contoh lain, PT PLN dibebani kebijakan menjual tarif listrik murah. Pemerintah tidak memperbolehkan PT PLN menaikan tarif dasar listrik hingga 2019 mendatang.
“Apabila ada penugasan kepada BUMN tidak ekonomis, pemerintah harusnya mengganti (dengan ABPN). Tapi ini kerugian tetap ditanggung oleh BUMN yang diberi beban,” ucapnya.
Said Didu menegaskan, ketika BUMN diintervensi untuk kepentingan politik, maka kehancuran perusahaan pelat merah hanya tinggal menunggu waktu.
“Jadi, jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN, karena bukan milik dia, tapi milik negara. Ini penghayatan yang prinsip,” pungkas Said Didu.(gir/jpnn)
Penugasan pemerintah terhadap BUMN sering kali membuat perusahaan pelat merah itu merugi.
- Berdikari Berkomitmen Beri Harga Terjangkau untuk Daging Ayam hingga Kerbau
- Kinerja BUMN Melesat di Tahun Ini, Dividen Tercapai 100% Senilai Rp 85,5 Triliun
- Kementerian BUMN Setorkan Dividen ke Negara Rp 85,5 Triliun, Optimistis Meningkat 2025
- Saham TLKM Anjlok, Telkom Butuh Penyegaran & Strategi Baru
- Pertamina Eco RunFest 2024: Carbon Neutral Event untuk Kampanye Sustainable Living
- Diikuti 12.300 Pelari, Pertamina Eco RunFest 2024 Sukses Digelar