Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Anis: Pengendalian Akan Makin Sulit

“Hal ini tentu bukan pertanda baik untuk keberlangsungan fiskal Indonesia,” nilai Anis.
Anis memerinci catatan penting bagi pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa ketika masa pra-pandemi, debt to GDP ratio Indonesia terus meningkat.
Pada awalnya 24 persen pada 2014 menjadi 30,2 persen pada 2019. Peningkatnya debt to GDP ratio menunjukkan bahwa selama periode tersebut penambahan utang lebih tinggi dibandingkan penambahan PDB.
Artinya, kata dia utang pemerintah selama ini belum cukup produktif untuk mendorong PDB nasional.
Pada 2020, debt to GDP ratio diperkirakan mencapai 37 persen dan terus meningkat menjadi 41 persen pada 2021.
“Ini merupakan sinyal kurang bagus, yang artinya pemerintah akan kesulitan mengendalikan laju utang di masa yang akan datang,” tegasnya.
Sebelumnya, Ekonom Senior INDEF Prof Dr Didik J Rachbini memperkirakan Jokowi bakal mengakhiri pemerintahannya pada 2024 dengan meninggalkan utang USD 10.000 juta.
Didik tidak mengkhawatirkan utang sebesar itu asalkan pertunbuhan ekonomi Indonesia di atas tujuh persen hingga Jokowi mengakhiri pemerintahannya.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menilai pemerintah akan semakin kesulitan menangani defisit fiskal karena membengkaknya Utang Luar Negeri Indonesia (ULN).
- 24 Jam Nonstop, Posko Mudik Lebaran DPW PKS Banten Sediakan Fasilitas Pijat Relaksasi
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Yanuar Arif Melepas Ribuan Peserta Program Mudik Gratis dengan Kereta Api
- PKS Ajak Yatim, Piatu, & Duafa Belanja Baju Lebaran Gratis
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis