Utang Luar Negeri Indonesia Naik, Pemerintah Diminta Lakukan 5 Cara Ini
Dalam mengelola ULN, anggota Fraksi Gerindra itu menyarankan pemerintah bisa mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang murah, meminimalkan risiko terkait portofolio utang, dan mendukung pengembangan pasar.
Selain itu, Kamrusamad meminta pemerintah menjalankan pedoman arah kebijakan ULN dengan 5 cara;
1. Pengurangan pinjaman valas secara gradual dan terencana.
2. Fokus pada pinjaman domestik dengan jatuh tempo jangka menengah dan panjang.
3. Penerbitan SPN (Treasury bills dengan jatuh tempo 12 bulan) hanya untuk manajemen kas dan tidak untuk menutup defisit atau refinancing utang yang masih ada.
4. Fokus pada suku bunga tetap untuk pinjaman baru.
5. Obligasi internasional hanya diterbitkan untuk membiayai kewajiban dalam valas, memperkuat cadangan devisa, dan menghindari crowding out pasar obligasi domestik.
“Utang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Dengan adanya pandemi Covid-19 maka pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional baik dari segi sosial, ekonomi maupun kesehatan," tambah dia.
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad menanggapi laporan Bank Indonesia (BI) terkait posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Februari 2021
- Catatan Ketua MPR: Pangan dan Bijak Berutang, Membarui Prioritas di Tengah Ketidakpastian
- Hasto TPN Singgung Perbedaan Kebijakan Ganjar dan Prabowo di Sektor Pertahanan
- Pernyataan Timnas AMIN soal Utang Luar Negeri untuk Belanja Alat Perang
- Rasio Utang Indonesia 38 Persen, Ekonom Sebut Masih Aman, Alasannya?
- Cak Imin Nilai Indonesia Masih Mengharapkan Utang Luar Negeri
- Info dari Menkeu soal Utang Luar Negeri untuk Kemenhan Bikin Sedih, Hasto Sebut Prabowo