Utang Negara Membengkak, Prof Zainuddin: Anggaran Pendidikan Kena Pangkas Rp 8 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menyoroti penurunan alokasi anggaran pendidikan pada pagu indikatif RAPBN 2022 yang kena pangkas dengan jumlah cukup besar.
Anggota Fraksi PAN itu tidak mengetahui pasti apakah pemangkasan itu merupakan imbas dari penurunan kemampuan pemerintah membayar utang negara beserta bunganya seperti disampaikan ketua BPK.
"Yang pasti pagu indikatif yang disodorkan Kementerian Keuangan kepada Kemendikbudristek, turun lebih Rp 8 triliun," ungkap Prof Zainuddin Maliki Jakarta, Kamis (24/6)
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu menyebut, pagu indikatif anggaran pendidikan di RAPBN 2022 hanya Rp 73,08 triliun, turun angkanya dari Rp 81,5 triliun pada pagu 2021.
"Menyadari pentingnya pendidikan di tengah ancaman generation loss, kami berada di belakang Kemendikbudristek untuk mengajukan tambahan Rp 20,16 triliun guna menutup kebutuhan anggaran tahun 2022," lanjut politikus asal Jawa Timur (Jatim) itu.
Namun demikian, pihaknya pesimistis dengan kemampuan penyediaan anggaran pemerintah di tengah belitan utang yang sudah melebihi rekomendasi IMF.
Dia lantas mengutip data BPK yang menyatakan hingga akhir Desember 2020, total utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun. Angka itu naik cukup tajam dibanding akhir tahun 2019 yang sebesar Rp 4.778 triliun.
"Luar biasa, dalam satu tahun itu utang pemerintah bertambah Rp 1.296,56 triliun sehingga melebihi rekomendasi IMF," ucap legislator asal Dapil X Jatim itu.
Anggota Komisi X DPR Prof Zainuddin Maliki mewanti-wanti pemerintah agar mengendalikan rasio utang luar negeri.
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia