Utang RI, Sehat Tapi Boros

Dengan fakta-fakta di atas, kata Dradjad, pemerintah harus memperbaiki kebijakan utangnya. Menurut dia, jika kebijakan utang dan pembiayaan defisit APBN diperbaiki, maka akan ada dana yang lebih banyak dialokasikan untuk ?membangun daerah tertinggal dan mengurangi kemiskinan. "Intinya, jika dilihat dari tax ratio maupun kebutuhan pembangunan, utang kita adalah pemborosan," ujarnya.

Isu panas lain dalam kebijakan utang adalah soal pinjaman luar negeri yang kemudian dikaitkan dengan intervensi oleh pihak asing. Terkait ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, dalam setiap kesepakatan pinjaman luar negeri, pemerintah selalu menghindari adanya intervensi. "Kita pastikan, tidak ada agenda politik yang dikaitkan dengan pinjaman oleh pihak kreditor," tegasnya.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, kebijakan untuk menggalang pendanaan APBN memang sudah seharusnya tidak boleh lagi mengandalkan lembaga-lembaga donor yang memberikan pinjaman dengan berbagai syarat, bahkan intervensi terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.

"Cukup sudah pengalaman kita dengan Paris Club yang memberikan pinjaman saat krisis moneter 1997. Saya ikut prosesnya. Saat itu, kita seperti bangsa paria, meminta-minta, seperti tidak punya harga diri," ujarnya. (Owi)