Utusan PBB Dapat Izin Kunjungi Wilayah Uighur, tetapi Tangannya Diikat China
jpnn.com, BEIJING - Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa kepala hak asasi manusia PBB dipersilakan untuk mengunjungi Xinjiang, tetapi tidak untuk tujuan penyelidikan.
Dalam konferensi pers rutin pada Jumat, juru bicara Kemlu China Zhao Lijian mengatakan bahwa undangan ke Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet telah diperpanjang sejak lama untuk tujuan pertukaran dan kerja sama.
Namun, ia menegaskan bahwa China menentang upaya menjadikan kunjungan tersebut dasar manipulasi politik.
Kelompok hak asasi manusia menuduh China melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya di wilayah barat jauh Xinjiang, termasuk penahanan massal, penyiksaan, dan kerja paksa.
Amerika Serikat menuduh China melakukan genosida.
Beijing membantah semua tuduhan pelecehan terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya, dan menyebut kebijakannya diperlukan untuk memerangi ekstremisme agama.
Surat kabar South China Morning Post (SCMP) melaporkan bahwa persetujuan untuk kunjungan Bachelet setelah Olimpiade Musim Dingin selesai pada 20 Februari 2021, diberikan dengan syarat harus dilakukan dengan "bersahabat" dan tidak dibingkai sebagai penyelidikan.
Beijing telah meminta kantor Bachelet untuk tidak mempublikasikan laporan tentang situasi di Xinjiang, menurut laporan surat kabar itu pada Kamis (27/1).
Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa kepala hak asasi manusia PBB dipersilakan untuk mengunjungi Xinjiang, tetapi tidak untuk tujuan penyelidikan.
- Diplomasi Pertahanan dengan China Belum Mengurangi Ketegangan di Natuna
- Resmi! Ini Jabatan Baru Retno Marsudi setelah Meninggalkan Kementerian Luar Negeri
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- GP Ansor Kecam Israel Lakukan Genosida di Levant, Desak PBB Bertindak
- Gelandang China Sindir Kualitas Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia
- Survei Indikator: China Dipersepsikan sebagai Kawan Terdekat Indonesia