UU ASN Baru Hilangkan Dikotomi PNS & PPPK, Pemda Siap-Siap Merancang Perda

jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 3 Oktober mendapat sambutan antusias berbagai kalangan. Tidak hanya honorer, tetapi juga PPPK.
Dewan Pembina Forum PPPK Kabupaten Bogor H. Dadeng Wahyudi mengatakan dengan disahkannya RUU ASN membuat lega para tenaga kontrak di seluruh indonesia. Mereka tidak lagi merasa minder karena kini statusnya 100 persen ASN.
"Alhamdulillah, UU ASN baru ini menghilangkan dikotomi antara PNS dan PPPK," kata H. Dadeng kepada JPNN.com, Rabu (4/10).
Selama ini, PPPK masih belum mendapatkan pengakuan seutuhnya dari pemerintah. Ini ditandai dengan tidak adanya pensiun bagi PPPK.
Nah, begitu RUU ASN disahkan, maka PPPK dan PNS kedudukannya sama.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor ini mendorong agar regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) bisa segera diterbitkan agar bisa diimplementasikan tahun ini juga
"Selamat kepada para PPPK, karena terhitung 3 Oktober tidak ada perbedaan perlakuan dengan PNS, karena sama-sama abdi negara," tegasnya.
Dadeng berharap para pemegang kebijakan dari pusat hingga daerah untuk mengimplementasikan UU ASN yang baru dengan seutuhnya.
UU ASN baru menghilangkan dikotomi PNS & PPPK, Pemda sebaiknya siap-siap merancang Perda
- Info Dirjen Nunuk Bisa Bikin Guru PPPK dan PNS Bergembira
- Honorer K2 Adukan Masalah Rekrutmen PPPK 2024 ke Komnas HAM, Semoga Didengar Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Fakta Terungkap, Guru Beserdik Degdegan Tak dapat TPG, tetapi Honorer Masih Terima Haknya
- Inilah Syarat Honorer Dialihkan menjadi Outsourcing, Segera Diurus ya
- Bukan Hanya Guru Honorer yang Tunjangannya Naik 100%, Alhamdulillah
- Ada Pendataan Honorer Tidak Bisa Daftar PPPK 2024, tetapi Masih Dibutuhkan