UU ASN Perkuat Peran Sekda untuk Benahi Birokrasi Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi (KemenPAN-RB) mengharapkan parasekretaris daerah (sekda) bisa bekerja lebih keras dan responsif terhadap persoalan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Sebab, peran sekda semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), semakin memperkuat peran sekretasi daerah (Sekda).
Menurut Sekretaris KemenPAN-RB, Tasdik Kinanto, sekda mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi. “Karena itu, Sekda perlu menata birokrasi agar harapan masyarakat untuk hidup lebih baik tercapai," katanya di Jakarta, Kamis (26/6).
Tasdik menambahkan, untuk menyukseskan seluruh program kerja yang telah disusun, sekda berkewajiban mengkoordinir ke seluruh jajaran. Menurutnya, komunikasi merupakan kunci utama dalam menyosialisasikan rencana kegiatan dan langkah-langkah yang perlu diambil.
Tasdik pun mengingatkan bahwa sekda dituntut semakin berperan aktif karena kewenangannya semakin besar. Hal itu juga demi memacu proses reformasi birokrasi.
“Masalah daerah masalah kami juga. KemenPAN-RB membuka lebar gerbangnya untuk pemerintah daerah yang ingin menuntaskan masalah secara bersama-sama," katanya.(esy/jpnn)
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi (KemenPAN-RB) mengharapkan parasekretaris daerah (sekda) bisa bekerja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prof Agus Surono: Jangan Biarkan Satu Institusi Menjadi 'Superbodi'
- Selamat, Guru Besar Untar Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
- Baznas (Bazis) DKI Luncurkan 18 Program Ramadan, Target Kumpulkan ZIS Rp 120 Miliar
- Sritex Setop Operasional 1 Maret, Karyawan Teken Surat PHK
- Menteri Trenggono: Kades Kohod & Staf Diberi Waktu 30 Hari Bayar Denda Rp 48 M
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah