UU Cipta Kerja Dinilai Melindungi Usaha Syariah
Irvan memaparkan, UU Cipta Kerja sejatinya sangat baik, yakni memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mempermudah investasi untuk penciptaan lapangan kerja.
Keberpihakan pada UMKM ini, jelas Irvan, tentu penting dan strategis, karena sektor ini vital bagi kemajuan ekonomi Indonesia.
Pada 2018, sektor UMKM menyumbang Rp 8.573,9 triliun terhadap total PDB yang besarnya Rp14.838,3 triliun.
Dengan demikian, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 57,8 persen.
"Kontribusi UMKM memang besar. Namun, dari sisi nilai tambah masih rendah terhadap PDB secara keseluruhan," jelas Irvan.
Dia menjelaskan, peranan UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar.
Di antaranya peranan terhadap jumlah unit usaha mencapai 99,9 persen, peranan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen, dan peranan terhadap PDB mencapai 61 persen.
Dia menambahkan, salah satu inti UU Cipta Kerja ialah pengaturan yang membuka selebar-lebarnya akeses pasar dan tempat usaha, sehingga potensi tumbuh UMKM semakin besar.
Wakil Ketua Komisi Tetap Pembiayaan Infrastruktur Bidang Konstruksi & Infrastruktur Kadin Irvan Rahardjo mengatakan, UU Cipta Kerja memberikan peluang bagi usaha syariah.
- Kinerja SPU Syariah Pasar Uang Syariah BRI-MI Tumbuh Positif di Tengah Ketidakpastian Pasar
- Ikan PrimaLand
- Temui Pj Gubernur, Aliansi Buruh Menyuarakan UMP Aceh 2025 Naik jadi Rp 4 juta Per Bulan
- Erick Dinilai Tak Mampu Implementasikan UU Cipta Kerja
- Produk BRI-MI Raih Penghargaan Best Mutual Fund Sharia di Ajang Best Syariah 2024
- Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD Bahas Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan