JPNN.com 
UU DJK Diharapkan Bisa Bermanfaat untuk Kemajuan Budaya Betawi
"Padahal, wilayahnya dijadikan ibu kota. Tapi, mengurus budayanya saja tidak bisa. Menjaga saja susah, bagaimana merawatnya?" bebernya.
"Kami harus punya organisasi budaya karena Bamus itu bukan organisasi budaya," sambungnya.
Adapun Wakil Ketua DPRD Jakarta Khoirudin memastikan pihaknya akan memprioritaskan Raperda Lembaga Adat Betawi sebagai prioritas inisiatif pada 2025. Tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat lantaran penyusunan perda harus melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan akhirnya diundang-undangkan.
"Prosesnya tentu akan lama," ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Khoirudin menambahkan DPRD Jakarta membahas sekitar 35 perda prioritas. Hanya bisa menyelesaikan sekitar 5 perda setiap tahunnya karena keterbatasan waktu.
"Insyaallah Perda Lembaga Adat Masyarakat Betawi dan Pemajuan Kebudayaan Betawi akan kami dorong menjadi prioritas," kata dia. (tan/jpnn)
Lewat UU DKJ, masyarakat Betawi diberikan ruang untuk menata ulang kebudayaannya.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Letjen TNI (Purn) Sumardi Melantik DPD Pejuang Bravo Lima Daerah Khusus Jakarta
- Setelah 38 Tahun, Warga Kebon Kosong Jakarta Pusat Dapat Nikmati Layanan Air PAM
- 34 Persen Pelajar SMA di Jakarta Terindikasi Gangguan Mental Emosional
- Sambut Natal, Touring Bela Negara Series Santuni Panti Asuhan di Jakarta Selatan
- Jakarta Hari Ini Diprakirakan Diguyur Hujan pada Pagi-Siang
- Banjir Rob Merendam Muara Angke, Kendaraan Sulit Melintas
