UU Ormas, Indikasi Negara tak Mau Ada Kekuatan di Masyarakat
Senin, 15 Juli 2013 – 18:38 WIB

UU Ormas, Indikasi Negara tak Mau Ada Kekuatan di Masyarakat
JAKARTA - Pengamat politik Fachri Ali menilai, konsep hubungan negara dengan ormas tidak jelas di Undang-Undang (UU) Ormas. "Muhammadiyah dan NU sama-sama NGO sebenarnya dan berada di kelas menengah ini. Sebagai civil society yang mandiri, terlihat betul ekonomi dan politiknya tidak tergantung pada negara," ujar Fachri Ali.
"Dalam Undang-Undang Ormas ini, tidak jelas negara mau memihak kemana? Tidak ada keberpihakannya," kata Fachri Ali, di Senayan, Jakarta, Senin (15/7).
Karena tidak jelas konsep dasarnya seperti apa, menurut Fachri, UU ini telah mendorong negara akan terus gamang menghadap kelas menengah yang sadar akan hak dan kewajibannya terhadap negara.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengamat politik Fachri Ali menilai, konsep hubungan negara dengan ormas tidak jelas di Undang-Undang (UU) Ormas. "Dalam Undang-Undang
BERITA TERKAIT
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol
- Tanggapi RUU KUHAP, Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik
- BPPM dan Pemuda Indonesia Center Gelar Bukber Hingga Beri Santunan Anak Yatim
- Penampakan Uang Korupsi Oknum DPRD OKU yang Disita KPK
- Rivqy: Tindak Tegas & Usut Tuntas Komplotan Pengoplos Gas
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kebijakan Kontroversial, Jutaan Guru & PPPK Terima Gaji Lima Kali, Honorer Harap Tenang