UU Parpol Dinilai Langgar Kebebasan Berserikat

UU Parpol Dinilai Langgar Kebebasan Berserikat
UU Parpol Dinilai Langgar Kebebasan Berserikat
"Sementara  verifikasi persyaratan pendirian pendirian Partai Politik dilakukan 2,5 tahun sebelum hari H Pemilu 2014," ujarnya.

Andi mencontohkan, besarnya biaya yang diperlukan untuk partai politik seperti, di Jawa Barat yang memiliki 615 kecamatan, memerlukan biaya untuk materai saja Rp11.070.000. Angka itu didapat dari hasil perkalian 615 kecamatan dikalikan 3 orang pengurus dikali biaya materai Rp6.000. 

"Bagaimana bila diandaikan di setiap kabupaten atau kota yang totalnya 502 memiliki rata-rata 25 kecamatan, maka untuk keperluan biaya materai diperlukan anggaran sebesar Rp225 juta dari perkalian 502 x 25 x  Rp 6.000 x 3 orang pengurus," jelasnya. 

Bahkan lanjut Andi, biaya untuk membentuk partai politik masih belum termasuk biaya sewa kantor selama minimal 4 tahun di seluruh 6.556 kecamatan, 502 kabupate atau kota dan 33 provinsi di Indonesia.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengelar sidang pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News