UU Pemilu Langgengkan Politik Oligarki

JAKARTA - Ketua Umum Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Damianus Taufan mengatakan Undang-Undang (UU) Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan prinsip dasar negara demokrasi karena syarat dengan motif pengendalian hak berpolitik rakyat.

“Kami melihat, motif yang sesungguhnya dari UU itu adalah upaya sistimatis untuk menghalangi masuknya peserta baru dalam lapangan politik,” kata SRI Damianus Taufan, di Jakarta, Rabu (2/5).

Penetapan parliamentary threshold (PT) secara nasional lanjutnya, jelas melanggar prinsip pluralitas politik yang merupakan fakta sejarah dan kondisi sosiologis bangsa ini. Kata dia, hal ini menghilangkan eksistensi partai-partai yang karena status minoritasnya, tidak mungkin mencapai ketentuan PT nasional tersebut.

“Partai SRI mendukung prinsip penyederhanaan partai, tetapi dengan syarat bahwa semua pandangan politik sudah ditampilkan di layar politik nasional. Dalam fakta hari ini, layar politik nasional belum memperlihatkan pluralitas pandangan politik nasional itu. Tanpa kesamaan akses pada sistem politik, perpolitikan nasional hanya akan dikuasai terus menerus oleh kelompok oligarki,” jelas dia.