UU Perkebunan Berpotensi Sengsarakan Petani

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman telah menyatakan pengaturan seperti hal tersebut tidak boleh diperlakukan untuk pertanian keluarga skala kecil.

"Pasal 55 Undang-Undang Perkebunan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena tidak jelas siapa yang tidak sah mengerjakan lahan perkebunan," katanya.

Menurut Gunawan, dalam UU Perkebunan juga diatur sanksi diberikan kepada perusahaan yang tidak punya izin. Tapi, tidak mengatur sanksi karena perusahaan tidak punya Hak Guna Usaha (HGU). Padahal izin bukanlah hak atas tanah.

"Undang-Undang Perkebunan juga mengatur masa penyesuaian satu tahun untuk perusahaan penanaman dalam negeri dan hingga HGU berakhir untuk penanaman modal asing. Pertanyaannya jika terjadi sengketa tanah siapa yang tidak sah," tegas Gunawan. (gir/jpnn)