UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Peneliti dari Watch Indonesia yang berbasis di Berlin, Jerman, R pipit Kartawidjaja, juga berpendapat senada. Menurutnya. UUD 1945 tak mengatur tentang presidential threshold. Sebab, sebutnya, pasal 6A ayat 2 UUD 1945  hanya menyebut bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum.

Pipit justru menganggap aneh istilah presidential threshold di Indonesia. Sebab di negara lain terutama di negara-negara Amerika Latin, presidential threshold berarti syarat bagi pasangan calon presiden untuk bisa dinyatakan sebagai pemenang.

Ia mencopntohkan Brazil dan Equador yang mematok presidential threshold 50 persen plus satu. Sementara di Argentina, capres/cawapres bisa terpilih jika mengantongi presidential threshold di atas 45 persen dengan selisih sekurang-kurangnya 10 persen dari saingan terdekatnya. "Jadi presidential threshold yang dipasarkan di Indonesia itu istilah yang salah kaprah," ucapnya.

Namun Sekretaris Fraksi PKB DPR, Hanif Dakhiri, justru tak sependapat dengan Mulyana maupun Pipit. Menurut Hanif, presidential threshold diperlukan bukan hanya untuk penguatan pemerintahan yang menganut sistem presidential tapi juga demi demokrasi itu sendiri.