UU Pramuka Harus Jadi Solusi Persoalan Kepanduan

JAKARTA – Desakan agar gerakan Pramuka memiliki payung hukum terendiri dalam bentuk undang-undang terus bermunculan. Mantan Ketua MPR RI yang juga anggota Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid, menyatakan bahwa posisi Pramuka harus diperkuat.

”Undang-undang ini seharusnya dapat menguatkan posisi dan peran Pramuka, serta dapat dijadikan solusi terhadap problematika yang ada terkait kebutuhan pendidikan untuk remaja dan pemuda,” kata Hidayat di Jakarta, Minggu (18/10).

Lebih lanjut Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR itu menegaskan tentang urgensi penguatan dan revitalisasi gerakan kepanduan dengan UU Pramuka. Hidayat yang mengaku pernah menjadi Andalan (pengurus) Gerakan Pramuka era 1980-an itu tak menampik manfaat kepanduan. "Pramuka memang sangat bermanfaat sebagai sarana pendidikan maupun alternatif kegiatan bagi generasi muda,” ujarnya.

Selain itu, Hidayat juga mengusulkan agar semua pihak yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap gerakan pramuka baik di tingkat Kwartir Nasional (Kwarnas) ataupun di tingkat gugus depan khusus seperti Hisbul Wathan (HW) dan pondok-pondok pesantren yang memiliki gugusdepan – dapat duduk bersama dengan pemerintah dan DPR. Mantan Presiden PKS itu berharap seluruh gerakan kepanduan di Indonesia untuk solid dan kompak, terutama untuk menyatukan pendapat soal pandangan-pandangan yang muncul dalam pembahasan RUU Pramuka di DPR.