UU SJSN Digugat ke MK

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mengajukan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tetang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). FSP BUMN menganggap terdapat sejumlah pasal di UU SJSN yang bertentangan dengan Konstitusi.

Tak tanggung-tanggung, terdapat 18 pasal UU SJSN yang diuji, yakni Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 46.  "Menyatakan pasal yang ada dalam SJSN tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945," kata Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu, Arif Poyuono usai mengajukan gugatan di gedung MK, Senin (25/7).

Menurutnya, pasal yang terdapat dalam UU tersebut harus dapat membedakan antara asuransi sosial dengan jaminan sosial. Alasannya, dua hal ini sangat berbeda jauh.

Dipaparkannya, sifat asuransi adalah adanya biaya (premi) dan ditangung oleh pribadi. Sedangkan jaminan sosial ditanggung oleh negara dan sifatnya gratis.