UWM Sebut Komisi Yudisial Tanpa Dukungan Masyarakat seperti Macan Ompong

jpnn.com, YOGYAKARTA - Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Kelik Indro Suryono menegaskan kinerja Komisi Yudisial (KY) harus melibatkan peran masyarakat.
Dia menyebut KY akan seperti macan ompong bila para komisioner dan lembaganya bertindak sendiri dalam mengawasi para hakim.
“Tanpa peran serta masyarakat, Komisi Yudisial tidak dapat maksimal dalam menjalankan fungsinya,” kata Kelik, Kamis (18/11) dalam workshop bertajuk 'Sinergitas Komisi Yudisial dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Perilaku Hakim'.
Menurut dia, tugas pengawasan hakim secara kelembagaan memang menjadi peran KY dengan mengimplementasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Sayangnya, lanjut Kelik, pengawasan yang dilakukan KY sebagai lembaga publik tidak selalu efektif.
Untuk itu, perlu adanya sinergi antara KY dan masyarakat agar pengawasan terhadap hakim bisa lebih efektif.
“Komisi Yudisial sebagai lembaga publik harus bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan hakim sesuai mandat konstitusionalnya agar fungsi pengawasan berjalan efektif dan maksimum,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Setjen Komisi Yudisial Mulyadi menyebut workshop ini sebagai langkah positif dalam menyusun strategi KY untuk melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim.
Dekan Fakultas Hukum UWM Kelik Indro Suryono menegaskan kinerja Komisi Yudisial harus melibatkan peran masyarakat.
- KY Diminta Lakukan Pengawasan Dalam Proses Banding PK Mantan Deputi KemenPAN-RB
- Komisi III Adukan Kasus Ted Sioeng ke KY: Fiktif dan Penuh Rekayasa
- Dampak Efisiensi, Anggaran Gaji Pegawai KY Hanya Cukup sampai Oktober
- KY Patuh Efisensi Anggaran, Tetapi Berimbas ke Gaji Pegawai dan Seleksi Hakim Agung
- Raker dengan Komisi III DPR, KY Soroti Kericuhan Razman Vs Hotman Paris di PN Jakut
- Minta Masukan soal RUU KUHAP, Komisi III DPR Rapat dengan KY