Vaksin Palsu Beredar, Ini Yang Dilakukan BPOM

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku telah melakukan sejumlah langkah antisipasi terkait informasi beredarnya vaksin palsu.

 Antara lain, memerintahkan Balai Besar POM di seluruh Indonesia melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kemungkinan penyebaran vaksin palsu di daerah masing-masing.

"Apabila menemukan vaksin yang berasal bukan dari sarana distribusi resmi ataupun diduga merupakan vaksin palsu, diminta melakukan pengamanan setempat, hingga diperoleh konfirmasi dari hasil pengujian," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bahdar Johan, Selasa (28/6).

Menurut Bahdar, hingga saat ini BPOM telah mengamankan sejumlah vaksin dari 28 sarana pelayanan kesehatan di sembilan wilayah cakupan pengawasan Balai Besar. Yaitu Pekanbaru, Serang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Palu, Surabaya, dan Batam.
       
"Pengawasan hingga saat ini masih terus berlanjut di 32 provinsi di Indonesia sesuai dengan wilayah cakupan pengawasan Balai Besar/Balai POM," ujarnya.

BPOM, kata Bahdar, juga telah memerintahkan sarana produksi dan distribusi untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendistribusian dan sumber produk yang disalurkannya.

Kemudian meminta pihak sarana pelayanan kesehatan memperhatikan sumber pengadaan produk vaksin, termasuk sediaan farmasi lainnya dan menghindari pengadaan dari sumber yang tidak resmi (freelance).

"BPOM juga membentuk tim terpadu yang terdiri atas Badan POM dan tiga perusahaan farmasi di Indonesia yaitu PT Biofarma (Persero), Glaxo Smith Kline, dan PT Sanofi-Aventis Indonesia untuk mengidentifikasi keaslian produk vaksin di lapangan yang diduga palsu," ujarnya.

Saat ini BPOM juga melakukan koordinasi secara aktif dengan pihak Bareskrim Mabes Polri, untuk menindaklanjuti hasil temuan. BPOM menyiapkan tenaga ahli dan sarana pengujian di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), untuk memfasilitasi pengujian terhadap temuan vaksin palsu.
   
"Melakukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kesehatan untuk meminimalisir dampak dari penyebaran dan peredaran vaksin palsu tersebut," ujar Bahdar.(gir/jpnn)