Vaksin Palsu, Kartu BPJS Palsu...Ada Apa Ini?

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, terungkapnya pemalsuan kartu BPJS setelah heboh kasus vaksin palsu, membuktikan ada yang salah dari program pemerintah tersebut. 

Karena itu, Saleh meminta Kementerian kesehatan dan instansi terkait untuk lebih fokus bekerja mengurus kesehatan masyarakat. Pasalnya, ditemukannya sejumlah kepalsuan ini dapat merusak kepercayaan publik. 

"Apa pun alasannya, pemalsuan-pemalsuan itu terjadi karena ada sesuatu yang salah. Soal BPJS, itu kemungkinan terjadi karena ada warga yang merasa berhak, tetapi tidak tercatat sebagai penerima. Ada oknum yang menawarkan, lalu disambut oleh warga. Bisa jadi, bermula dari proses pendataan kepesertaan penerima BPJS," kata Saleh di Jakarta, Selasa (26/7).

Tindakan pemalsuan-pemalsuan seperti itu menurutnya tidak dapat ditolerir. Perlu upaya dan kerja keras pemerintah untuk menghentikannya. Keberhasilan kebijakan program bantuan sosial mesti harus didasarkan pada basis data yang benar.

Selain itu, kementerian kesehatan diminta bersama Badan POM meningkatkan pengawasannya pada peredaran obat dan makanan. Pasalnya, belakangan ini ada banyak media yang menyoroti beredarnya obat-obat terlarang di internet. Banyak konsumen yang memesan obat-obat tersebut tanpa memerlukan resep dokter.

"Ini berbahaya. Jika kelebihan dosis dan juga disalahgunakan, obat-obat terlarang itu bisa lebih bahaya dari narkoba. Saya malah khawatir, pemerintah belum mempunyai sistem pengawasan peredaran obat via internet seperti itu," tambah politikus PAN tersebut.(fat/jpnn)