Vaksinasi Jemaah Haji dan Umrah, Sinovac Diminta Mengurus EUL dari WHO
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mendesak Sinovac Biotech Ltd, perusahaan China pemasok vaksin Sinovac ke Indonesia segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO.
Sebab, Arab Saudi mengharuskan setiap jamaah haji dan umrah divaksin dengan vaksin yang telah memiliki EUL.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai masalah itu sangat penting mengingat jemaah haji dan umrah terbesar di dunia adalah dari Indonesia.
"Sertifikat EUL ini kan penting. Minggu lalu, menteri agama menyebut bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya virus covid-19 di banyak negara," ucap Saleh kepada JPNN.com, Senin (19/4).
Sebagai konsumen dan pengguna vaksin Sinovac yang tidak sedikit, pemerintah Indonesia dinilai sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut.
Wakil ketua MKD itu mengingatkan bahwa posisi Indonesia adalah pembeli. Oleh karena itu, perusahaan penjualan yang mesti mengurus masalah pendaftaran dan urusan administratif seperti itu.
"Ini saya dengar malah pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan. Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Tidak diketahui mana yang paling benar. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO," tutur Saleh.
Diketahui pemerintah Arab Saudi akan kembali menerima jemaah haji dan biasanya pemerintah setempat akan sangat ketat menjaga persyaratan yang mereka tetapkan.
Sinovac harus mengantongi Emergency Use Listing (EUL) dari WHO demi kepentingan vaksinasi calon jemaah haji.
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024