Validasi Orang Miskin, Mensos Butuh Rp295 Miliar

Hal ini didukung oleh Said, anggota Komisi VIII. Menurut dia, Kemensos harus jadi leader dalam pendataan warga miskin.

"Menkeu dan Menkes tidak tahu data pastinya kan. Kalau data BPS, kami kurang percaya karena saat penyaluran beras raskin ternyata tidak tepat sasaran. Biarkan Kemensos melakukan validasi data fakir miskin agar saat BPJS dimulai pada 2014, semuanya sudah tuntas," tandasnya.(esy/jpnn)