Varian Baru Omicron Muncul, Ratu DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Jangan Kendor
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah menggalakkan kembali vaksinasi Covid-19, apalagi seiring munculnya sub-varian omicron XBB yang terdeteksi di Indonesia.
Menurut Ratu, perlu usaha yang konsisten untuk menggugah masyarakat melakukan vaksinasi dalam upaya melindungi diri dari Covid-19.
Dia menyampaikan baru saja bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengajak banyak orang melindungi diri lewat vaksinasi.
"Saya bilang tidak boleh berhenti, vaksinasi harus tetap berjalan, apalagi sudah ada varian baru,” tegas Ratu melalui keterangan yang diterima, Sabtu (29/10).
Ratu menyampaikan vaksinasi diperlukan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.
"Takutnya varian baru ini lebih berbahaya dari yang sudah ada. Istilahnya begini, jangan dikasih kendor vaksinasi ini,” ujar legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II tersebut.
Terkait pemantauan di daerah pemilihannya itu, Ratu menilai masyarakat NTT mulai menunjukan antusiasme yang tinggi terhadap vaksinasi Covid-19, baik dosis pertama hingga dosis ketiga atau booster.
“Akhir-akhir ini masyarakat antusiasnya sudah sangat tinggi, tetapi ketersediaan vaksin yang kurang. Namun, Kemenkes terus untuk mengupayakan menghadirkan vaksin dan kami terus melakukan vaksinasi,” jelas Ratu setelah menghadiri vaksinasi massal di Desa Menne Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Data, NTT.
Anggota Komisi IX DPR Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta munculnya varian baru omicron harus diantisipasi, salah satunya vaksinasi Covid-19 jangan kendor
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia