Verifikasi Data, Honorer Lebih Percaya Pusat ketimbang Daerah

jpnn.com - JAKARTA -- Honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) mengaku ragu pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah akan melakukan verifikasi data dengan transparan.

Itu sebabnya mereka mendesak pemerintah pusat bisa turun tangan dalam memeriksa keabsahan data honorer K2 yang disinyalir banyak bodongnya.

"Sampai saat ini banyak daerah yang belum melaksanakan verifikasi. Honorer juga enggan untuk diverifikasi karena bisa saja PPK kongkalikong," kata Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi kepada JPNN di Media Center KemenPANRB, Senin (17/3).

Di masing-masing daerah, lanjutnya, para honorer juga melakukan verifikasi sendiri. Dengan mencocokkan data tahun 2005 dan 2010. Hasilnya ada perbedaan yang sangat mencolok, terjadi penambahan jumlah honorer hingga dua kali lipat.

Di Blitar contohnya. Data 2005 menunjukkan, untuk guru hanya sekitar 300 orang namun di 2010 melonjak dua kali lipat.

"Sekarang masih-masing daerah memilih berjuang sendiri-sendiri, membawa data hasil verifikasi disertai bukti dan menyerahkannya langsung ke pusat maupun lembaga independen (ICW). Mereka tidak mau menyerahkan ke daerah karena yakin tidak akan diproses," beber Hasbi.

Hal ini dibenarkan Koordinator Forum Honorer K2 Blitar Hariyati. "Kami sudah benar-benar mentok. Kalau di daerah, kami tidak percaya lagi makanya kami datang berjuang sendiri ke pusat dengan dibantu ICW agar laporan kami ini bisa ditindaklanjuti," tandasnya. (esy/jpnn)