Verifikasi PSSI Dinilai Tak Punya Nilai Hukum

Verifikasi PSSI Dinilai Tak Punya Nilai Hukum
Ketua Umum PSSI Djohar Arifin.
Yang lebih bahaya, kata Hinca, PSSI berani menggunakan istilah menghakimi status anggota tanpa mau menyebutkan dengan detail nama-nama klub yang disebutkan mereka bukan anggota PSSI. "Ini paling bahaya, juga diumumkan yang bukan anggota. Kami hingga saat ini masih menunggu siapa yang dikatakan bukan anggota. Siapa anggota yang dituduh bukan anggota itu? Harus dijelaskan duduk masalahnya, agar tidak muncul keresahan di publik sepakbola nasional," tandas Hinca.

Kendati belum mendapat laporan resmi dari PSSI terkait hasil verifikasi, KPSI langsung mencoba mengumpulkan materi terkait publikasi PSSI ke media mengenai hasil verifikasi.

"Yang pasti jika PSSI beranggapan kurang 10 suara, kami akan memberikan 15 suara tambahan. Jika kurang 30 kami akan berikan 40. Jika kurang 70, kami akan berikan 75. Terserah PSSI mau bilang kurang berapa, kami masih memiliki dukungan yang belum kami masukkan. Hingga saat ini dukungan terus masuk ke KPSI. Jika nyerah, silakan kibarkan bendera putih, jangan melakukan tindakan tidak berguna," tambahnya.

Dokumen resmi 452 anggota PSSI beserta Deklarasi Jakarta hasil rumusan RASN 2011 sudah resmi diserahkan ke PSSI pada 23 Desember lalu. Sedangkan PSSI baru mengumumkan hasil verifikasi kemarin itu tidak resmi hanya lewat media.

JAKARTA - Hasil verifikasi 452 anggota PSSI yang diumumkan  ke publik di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Selasa (10/1), dianggap tidak memiliki

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News