Vermonte: SBY Mungkin Lupa...
jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya menjadi orang terdepan, yang mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Bukan dipilih oleh DPRD, sebagaimana wacana yang digagas mayoritas fraksi di DPR saat ini.
Pasalnya, Presiden SBY kata Philips, merupakan tokoh pertama di negeri ini yang berhasil menduduki jabatan orang nomor satu, lewat pemilihan secara langsung. Dan ketika bicara perkembangan demokrasi, pola pemilihan presiden dengan pola pemilihan kepala daerah saat ini tidak dapat dipisahkan.
“SBY mungkin lupa, beliau yang dapat manfaat dari pelaksanaan pemilu langsung. Kalau tidak langsung, mungkin beliau tidak terpilih. Karena raihan kursi parlemen dari partainya saat itu bukan mayoritas. Saya menilai bicara pilkada berdiri sendiri, itu salah. Karena kita sudah sepakat basis kekuasaan kini berada di kabupaten/kota. Baik terkait administrasi maupun finansial. Sehingga logika politiknya, rakyat di daerah yang ditanya pola yang mereka inginkan untuk memilih kepala daerah,” katanya dalam pertemuan sejumlah pemerhati pemilu dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/9).
Selain itu, Philips juga menilai argumentasi yang dibangun seolah-olah penyebab banyaknya masalah dalam pilkada langsung karena penyelenggara yang tak kredibel, tidak tepat. Opini tersebut menurutnya, seakan melupakan kalau pihak yang selama ini berupaya mengubah hasil perolehan suara dalam pilkada langsung, oknum-oknum yang berasal dari parpol tertentu juga.
“Jadi yang harus dipahami, kalau pilkada dikembalikan ke DPRD, maka kita akan mundur. Kuncinya sekarang ada di pemerintah, Presiden SBY punya kesempatan 2 bulan lagi untuk mewariskan sesuatu yang sangat berarti bagi demokrasi Indonesia. Kalau dibiarkan, maka beliau akan meruntuhkan sendiri legacy yang terbangun dalam 10 tahun terakhir,” katanya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta
- Kantor Imigrasi Jakpus Deportasi 14 WNA yang Langgar Izin Tinggal
- Seniman Faida Rachma Soroti Isu Hunian dan Kepemilikan di Jakarta Biennale 2024
- Demi Berantas Judi Online, Prabowo Sampai 3 Kali Panggil Menkomdigi
- Harakah Majelis Taklim Deklarasi Setop Kekerasan pada Perempuan-Anak
- Guru Honorer Supriyani dan Orang Tua Korban Berdamai, Lihat