Versi DPD, Pilkada Berpotensi Hemat Anggaran Hingga Rp 2 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite I DPD Abdul Kholik menyatakan pembengkakan anggaran pilkada bisa dihindari jika penyelenggaraannya tidak dipaksakan di era pandemi.

Kholik menjelaskan bahwa dalam skema pilkada yang dibahas di DPD, pilihan waktunya lebih tepat di tahun 2021.

Tahapan dimulai pada Oktober 2020, dan pencoblosan pada Maret 2021.

Ada pula opsi pilkada diselenggarakan pada September 2021 dengan awal tahapan Maret 2021.

"Diperkirakan suasana-suasana pandemi lebih terkendali, dan kemungkinan vaksin sudah mulai tersedia pada tahun depan," kata dia dalam siaran pers, Selasa (9/6).

Ia berpendapat penyelenggaraan pilkada pada 2021 akan memberikan waktu yang cukup untuk persiapan termasuk dengan menggunakan skema pandemi.

Jangka waktu persiapan yang cukup memungkinkan untuk dilakukan berbagai perbaikan tahapan pilkada, terutama yang berisiko tinggi karena mengharuskan pertemuan langsung.

"Terbuka peluang untuk menyederhanakan tahapan demi keamanan dan peningkatan kualitas pilkada serta penghematan biaya," ujarnya.