Versi Mahfud, Perwira TNI dan Polri Menjabat Pj Kepala Daerah Sudah Sesuai UU

Pria kelahiran Jawa Timur itu melanjutkan vonis MK Nomor 15 Tahun 2022 yang turut menyinggung tentang penempatan Pj. Kepala Daerah.

Menurut Mahfud, vonis MK memang berisi TNI dan Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil, terkecuali di dalam 10 institusi kementerian yang selama ini sudah ada.

"Kemudian kata MK, sepanjang anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama maka boleh menjadi Pj. Kepala Daerah," kata dia.

Selain itu, kata Mahfud, Indonesia sudah empat kali menempatkan perwira TNI dan Polri sebagai Pj. Kepala Daerah. 

"Jadi, yang terbanyak itu pada 2020, itu banyak sekali dan itu sudah berjalan seperti itu," beber Mahfud. (ast/jpnn)