Viral Mendagri Melarang Penegak Hukum Periksa Kepala Daerah, Begini Faktanya
"Kalau memang butiknya kuat, akurat, enggak masalah. Tindak, berikan efek jera. Kalau memang ada butki untuk OTT (operasi tangkap tangan), enggak apa-apa untuk berikan efek jera yang memang punya niat yang buruk," tegas Mendagri.
Namun, kata Tito, kalau permasalahannya kemudian kepala daerah itu niatnya bagus, berikan pendampingan supaya jangan sampai dia ada ragu-ragu untuk membelanjakan.
"Karena kalau dia takut membelanjakan, yang korban jadi masyarakat," imbuhnya.
Akibat program tidak jalan, uang beredar di masyarakat tidak maksimal. Bila hal itu terjadi maka program-program dalam perencanaan tidak berjalan.
"Akhirnya yang dirugikan masyarakat. Jadi bukan berarti melarang diselidiki," pungkas Tito Karnavian. (mcr10/jpnn)
Mendagri Tito Karnavian mengatakan terjadi miss leading atau salah tanggap dalam pemberitaan terkait dirinya melarang aparat penegak hukum
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Mendes PDT Yandri Susanto Lihat Potensi Besar Desa Ada di Sini
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Ary Ginanjar Apresiasi Komitmen Kemendagri Membangun ASN Ber-AKHLAK
- Masa Jabatan Selesai, Tabrani Resmi Melepas Tugas Pjs Wali Kota Tangsel
- Tegas, YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen