Virus Corona Hantam Dunia Usaha, Kemendagri Minta Daerah Tiru Kebijakan Pusat Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) memberikan relaksasi pajak bagi dunia usaha dalam meringankan beban di tengah ekonomi yang lesu akibat wabah virus corona.
Menurut Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Safrizal, relaksasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Pemda bakal menjadi dukungan serius, sehingga dunia usaha tetap hidup di tengah tekanan ekonomi akibat wabah corona.
"Koordinasi perlu digencarkan terus-menerus, pemerintah daerah perlu melakukan relaksasi seperti yang dilakukan presiden, terutama pajak dan retribusi daerah," ujar Safrizal di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (25/3).
Safrizal juga menyoroti perihal ekonomi mikro yang rentan terkena imbas dari Covid-19. Menurutya, pemerintah bakal mengindentifikasi agar kegiatan ekonomi yang mereka jalankan tetap hidup.
"Dalam tekanan tetap berjalan termasuk juga ekonomi mikro, perlu disupport, diidentifikasi, karena ekonomi menurun. Pemerintah akan mengidentifikasi ekonomi bawah ini," ucapnya.
Safrizal kemudian mengingatkan, penanganan Covid-19 perlu dilakukan secara serentak dari level pusat hingga ke daerah sampai tingkat RT/RW, agar penanganan lebih ringan.
"Kalau dilakukan secara parsial maka hanya akan terjadi pertukaran saja. Jadi, perlu dilakukan serentak dan sekaligus," ucapnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumumkan sembilan langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah perlambatan ekonomi serta pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memberikan relaksasi pajak bagi dunia usaha dalam meringankan beban di tengah ekonomi yang lesu akibat wabah virus corona
- Tri Tito Karnavian Lantik 34 Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi
- Kata Khofifah, Kepala Daerah Bakal Pakai Seragam Komcad
- 5 Berita Terpopuler: Mekanisme Seleksi Berubah, 100 Persen Lulus PPPK, Honorer Diangkat ASN Paruh Waktu
- Banyak Pemda Bingung soal Anggaran PPPK Paruh Waktu, Kemendagri Beri Petunjuk
- 5 Berita Terpopuler: Isi Surat Kemendagri Bikin Lega, Honorer Kena PHK Selamat, Alhamdulillah
- Kemendagri Terbitkan Surat Terbaru soal PPPK Paruh Waktu, Honorer Kena PHK Selamat