Visi Ekonomi Tiga Capres Abaikan Konstitusi

Dia pun mencontohkan misalnya hutang baru dari World Bank sebesar USD 6,5 miliar, dari ADB sebesar USD 43 miliar, serta masih banyak lagi. "Maka, siapapun presiden yang terpilih, tetap akan terikat dengan hutang-hutang itu," ujarnya.

Ditambahkan Ichsanuddin lagi, kini KPU pun membolehkan pejabat negara berkampanye. "SBY-JK bertarung saja sudah mengganggu jalannya pemerintahan. Apalagi kalau menteri-menteri ikut kampanye, maka akan makin amburadul," tegas Ichsanuddin.

Sementara itu, Hasto Kristianto mengakui jika pemerintah dan DPR merupakan lembaga tinggi negara yang memberikan andil besar terhadap suburnya ekonomi neoliberal. "Investor asing, pengelolaan sumber daya alam, perdagangan pasar bebas, Perppu 21/2007 yang menjadi UU (Free Trade Zone) untuk Batam dan Karimun, adalah jelas neoliberalis. Jatuhnya harga-harga pertanian dan lainnya jelas merugikan rakyat," ujar Hasto.

Menurut Hasto, pemerintahan SBY sekarang ini hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tapi mengabaikan sektor riil. "Karena itu, wajar jika asing yang selalu diuntungkan dalam proyek-proyek strategis negara seperti Freeport, minyak di Balongan, Cilacap, Jateng, minyak Blok Cepu, Bojonegoro, Jatim, sehingga hutang terus bertambah dan rakyat senang menerima tunai langsung dari hutang tersebut karena tidak tahu sumbernya," paparnya.