Visi-Misi Calon Kepala Daerah Amburadul

Dia menuturkan, sejauh ini tidak ada aturan formal yang mengikat dan memaksa visi-misi calon untuk mengacu pada blueprint pembangunan daerah. Yakni, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Dengan demikian, dalam merumuskan visi-misi, para calon kepala daerah lebih mempertimbangkan kepentingan politik praktisnya. Terutama isu-isu yang bisa memobilisasi massa dukungan. "Terkadang, isu ekonomi rakyat dan sektor unggulan daerah dipandang sebagai isu yang tidak menjual," kata Syarif. Padahal, visi-misi calon kepala daerah itulah yang akan diturunkan menjadi RPJMD.

Berangkat dari kondisi itu, lanjut dia, wadah seperti musyawarah rencana pembangunan daerah (musrembangda) dan musyawarah rencana pembangunan nasional (musrembangnas) masih sulit menciptakan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sampai pusat.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, dalam musrembangnas, pemerintah pusat seharusnya mengungkap statistik alokasi dana rutin dan dana pembangunan setiap daerah. "Biar pejabat-pejabat di daerah punya rasa malu, masak uang daerah habis hanya untuk diri sendiri," kata Rizal.

Dia menyebut, hingga sekarang rata-rata 70 persen APBD habis untuk birokrat dalam bentuk anggaran rutin. Hanya 30 persen yang benar-benar turun ke masyarakat. "Kok saat musrembangnas tidak ada pengarahan soal itu ya," ujarnya. (pri/c7/agm)