Vonis Inkrah, KPK Jebloskan Penerima Suap Kasus Saipul Jamil ke Sukamiskin
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi.
Eksekusi itu sebagai tindak lanjut setelah vonis terhadap penerima suap dari Saipul Jamil tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Menurut pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, jaksa mengeksekusi Rohadi ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Jumat lalu (25/9).
"Jaksa eksekusi KPK melaksanakan putusan MA RI No. 128 PK/ Pid.Sus/2020 tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara Terpidana Rohadi dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Fikri melalui layanan pesan, Senin (28/9).
Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam tuntutannya meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Rohadi. JPU meyakini PNS yang dikenal tajir itu menerima suap Rp 300 juta terkait penanganan perkara Saipul Jamil.
Namun, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta kepada pria asal Indramayu, Jawa Barat itu.
Pada tingkat kasasi, MA memangkas hukuman untuk Rohadi menjadi 5 tahun penjara plus denda Rp 300 juta subsider.(mcr3/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
KPK mengesekusi putusan Mahkamah Agung terhadap mantan Panitera PN Jakut Rohadi yang menerima siap terkait perkara Saipul Jamil.
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama
- Usut Kasus korupsi CSR, KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- KPK Jerat 2 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi PT PP
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Jelang Nataru, Banyak Pejabat Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini