Vonis Rudi Bisa Jadi Dasar KPK Jerat Sutan

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana disebut menerima uang USD 200 ribu dari Rudi Rubiandini yang menjadi terdakwa kasus dugaan suap pengurusan kegiatan di SKK Migas dan tindak pidana pencucian uang. Tersebutnya nama Sutan sebagai penerima uang yang awalnya muncul dalam surat dakwaan, diperkuat dalam putusan atas Rudi yang dibacakan hari ini.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Rudi dapat digunakan oleh KPK untuk mengembangkan kasus SKK Migas. "Ada klausul-klausul atau pertimbangan yang dapat digunakan oleh KPK untuk mengembangkan perkara SKK Migas ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Selasa (29/4).
Menurut Johan, pertimbangan hakim penting untuk mengembangkan sebuah kasus. "Putusan hakim itu tentu masuk dalam kategori penting," tandasnya.
Sebelumnya, Hakim Anggota Purwono Edi Santosa menyatakan, uang yang diserahkan ke Sutan bagian dari uang USD 300 ribu yang diterima Rudi dari bos Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong. Purwono menjelaskan uang yang diterima melalui pelatih golf Rudi, Deviardi diserahkan ke Rudi di kantornya yang terdapat di Gedung Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Rudi divonis dengan hukuman pidana penjara selama tujuh tahun. Selain itu, ia juga dikenai pidana denda sebesar Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar maka dia harus menjalani pidana kurungan selama tiga bulan.
Rudi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.(gil/jpnn)
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana disebut menerima uang USD 200 ribu dari Rudi Rubiandini yang menjadi terdakwa kasus dugaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Data Resmi BKN Jumlah PPPK Paruh Waktu dari Seleksi Tahap 1, Lebih Banyak
- PN Jakbar Tunda Putusan Perkara Gugatan Lahan di Daan Mogot
- Polres Tarakan Diserang Oknum TNI, Kapolda dan Pangdam Langsung Angkat Bicara
- APJATI Antusias Sambut Pembukaan Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah
- Pemprov DKI Tak Akan Berikan Kompensasi untuk Warga yang Terdampak Bau RDF Rorotan
- Menhut Raja Antoni Memandikan Gajah di Tangkahan, Dukung Ekowisata di Taman Nasional