Voucher Bergambar Jokowi Beredar, PDIP Meradang

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sama sekali tidak mentolerir tindakan para calon legislatif (caleg) yang melakukan politik uang dalam penggalangan suara di masyarakat.
Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa partainya sudah mengingatkan kepada para caleg untuk menghindari politik uang. Caleg PDIP disarankan melakukan pendekatan yang baik kepada rakyat.
"Salah satunya dengan menggerakkan masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pemilu legislatif," kata Tjahjo seperti yang dilansir Rakyat Merdeka Online (JPNN Group), Minggu (26/1).
Pernyataan Tjahjo ini menanggapi kabar beredarnya voucher (pulsa) isi ulang bergambar caleg PDIP dan Gubernur DKI, Joko Widodo alias Jokowi yang ditemukan di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Kamis (23/1).
"Politik uang apapun bentuknya sangat bertentangan dengan idealisme partai PDI Perjuangan. Idealisme harga diri kehormatan sebagai caleg petugas partai harus dijaga," tegasnya sembari menambahkan saat ini pihaknya sedang mengecek kebenaran mengenai kasus voucher tersebut.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Yana Nurheriyana menyatakan saat ini Panwas tengah melakukan pencarian bukti dan memeriksa kebenaran informasi tersebut. Selain itu, pihaknya juga tengah menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat.
"Tentunya setelah jelas dan pasti, baru bisa diketahui apakah memenuhi unsur pelanggaran. Kami benar-benar sangat berharap informasi lengkapnya. Sangat mudah mengetahui suatu perkara yang semisal tempatnya diketahui," tegasnya.
Sejumlah voucher isi ulang bergambar Jokowi dan Indra Simatupang, caleg DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Dapil V Jawa Barat ditemukan di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Kamis (23/1).
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sama sekali tidak mentolerir tindakan para calon legislatif (caleg) yang melakukan politik uang dalam
- Yohanes Bayu Tri Susanto Jadi Pengusaha Sukses Yang Rendah Hati
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?
- Perpres Kantor Komunikasi Kepresidenan Digugat ke MA, Ini 4 Pasal yang Dipersoalkan
- Menjelang Mukernas dan Pelantikan, PP ISNU Gelar Fun Walk Serta Go Green di CFD Thamrin
- KPPI 2025 Siap Digelar, PENEMU Dorong Perempuan Ambil Peran Strategis
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional