Wabah Virus Corona: Pemda Diingatkan Tak Ambil Kebijakan yang Terkesan Panik
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan seluruh kepala daerah mengikuti instruksi dan kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi ancaman pandemi virus Corona (COVID-19) yang menerpa Indonesia.
"Dalam menghadapi situasi seperti saat ini yang terpenting koordinasi seluruh lini. Sebaiknya seluruh Kepala Daerah mengikuti instruksi dan kebijakan Pemerintah pusat, terutama dengan Mendagri," ujar Ahmad Doli dalam pesan tertulis yang diterima, Jumat (27/3).
Politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan, para kepala daerah penting tidak mengambil langkah sendiri-sendiri, apalagi langkah yang terkesan panik. Karena hal itu sangat tidak baik bagi psikologi masyarakat di daerah.
"Saya kira yang menentukan bangsa ini bisa mengatasi pandemi Virus Corona hanya dengan bersatu. Kemudian juga perlu adanya tingkat kedispilinan yang tinggi dari masyarakat," ucapnya.
Disiplin yang dimaksud Ahmad Doli yaitu menjalankan seluruh instruksi pemerintah pusat. Disiplin untuk tetap di rumah, tidak berada di kerumunan, senantiasa jaga jarak, hidup bersih dan menerapkan gaya hidup sehat.
"Saya berharap kita semua, khususnya pemerintah, tidak bosan-bosan mengimbau, mengajak, mengedukasi serta membangun kesadaran masyarakat," katanya.
Ahmad Doli juga berharap pemerintah bisa bersikap tegas kepada masyarakat yang masih melawan kebijakan yang telah ditetapkan. Tentunya demi kebaikan bersama.(gir/jpnn)
Pemerintah daerah diharapkan bisa bersikap tegas kepada masyarakat yang masih melawan kebijakan yang telah ditetapkan terkait wabah virus corona.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- BNPB Imbau Pemerintah Daerah Siap Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi Basah
- Bea Cukai dan Pemda Bersinergi, Kembangkan Industri Hasil Tembakau di Jawa Timur
- Mendes Yandri Susanto Minta Pemda Petakan Wilayah untuk Memaksimalkan Potensi Desa
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Bea Cukai & Pemda Optimalkan Pemanfaatan DBHCHT untuk Berantas Peredaran Rokok Ilegal
- Horas Maurits Dorong Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Kinerja