Wabup Bogor Tolak BLSM

Terpisah, Gamawan yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat, itu menyadari para kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang politik berbeda. Justru itu, dalam perkara ini mereka diminta profesionalitasnya sebagai kepala daerah, bukan sebagai kader partai.

"Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah. Secara politik mungkin kepala daerah diusung oleh satu partai yang tidak setuju kenaikan dan pemberian BLSM, itu silakan. Saya hormati itu. Tapi, sebagai kepala daerah, dia adalah bagian dari sistem nasional yang saya harapkan menaati itu semua," pinta Gamawan.

Bisa saja, menurutnya, secara pribadi seorang kepala daerah tidak sepakat dengan program BLSM. Tidak ada larangan atas itu. Namun, pada praktiknya Gamawan menegaskan agar tidak sampai menghambat kelancaran program yang sementara dialokasikan untuk empat bulan itu. "Dalam operasionalnya jangan sampai itu mengganggu program nasional," terusnya.

Meski begitu, pihaknya belum sampai membahas sanksi apa yang akan dijatuhkan jika benar-benar ada kepala daerah menghambat BLSM gara-gara tidak setuju. "Nggak usah (sanksi). Tapi ketaatan kepada sistem. Ini kan ada etika dan sistem dalam pemerintahan yang harus dihormati bersama-sama," kelitnya.