Wabup Bogor Tolak BLSM

Wabup Bogor Tolak BLSM
Wabup Bogor Tolak BLSM

Kemendagri mengaku sudah melakukan pemetaan terhadap masyarakat penerima BLSM dengan metode survei dibantu Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, dikroscek lagi dengan data KTP elektronik (e-KTP).

 

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, mekanisme pengiriman BLSM nanti tidak lagi melalui pemerintah daerah setempat, tetapi melalui perusahaan BUMN, PT Pos Indonesia. "Ke kantor pos (transfer dananya). Kantor pos yang akan langsung bayar," ucapnya.

           

Pembayaran akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan di 12 kota besar terlebih dahulu, setelah itu daerah lain menyusul. Pihaknya sudah mencatat sebanyak 15,5 juta rumah tangga pemegang kartu beras miskin (raskin) selain dukungan data dari Kemendagri.

      

Seperti pola penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) yang pernah dilakukan, kata Agung, penerima BLSM juga berpatokan pada kartu raskin. "Ya, tapi ada perbaikan. Kami gunakan kartu yang dipakai untuk raskin. Penerimanya sama, pakai kartu raskin. Mereka yang bisa menunjukkan kartu itu. Sebab, dulu pakai kupon sering diijonkan segala macam, sekarang pakai kartu itu yang bisa. Ada card reader-nya, dihubungkan dengan kartu keluarga," ulasnya.

BOGOR -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengimbau semua kepala daerah mendukung dan turut melakukan persiapan jelang realisasi bantuan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News